Kantor Imigrasi Bogor Bangun Gedung Baru - Majalah Kobra Post

BOGOR, Kobra Post.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, Kantor ImigrasiBogor membangun gedung baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.19 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Peletakan batu pertama gedung baru dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Kamis (18/07/2019).

Dalam acara peletakan batu pertama dan grounbreaking dihadiri Walikota Bogor Bima Arya, Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham dan jajaran Muspida Kota Bogor.

Informasi yang di peroleh Kobra Post, pembangungan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I sudah sangat mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. 

Pembangunan gedung baru ini mengacu kepada Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B264/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Persetujuan Izin Pembangunan 8  Kantor Imigrasi diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Gedung yang dibangun seluas 5.141 m2 berdiri di atas tanah 14.200 m2. Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai dan 1 basement untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan keimigrasian. Lantai Basement luasnya 1.603 m2 terdiri dari ruang detensi, ruang file, ruang kesehatan, toilet, ruang koperasi, mushola dan parkir Kendaraan.

Lantai satu dengan luas 1.758 m2 akan digunakan sebagai ruang pelayanan paspor dengan 14 booth meliputi fasilitas ruang lobby berbasis teknologi informasi dengan model self check-in, ruang pengisian formulir paspor, ruang informasi dan pengaduan, ruang khusus pelayanan ramah HAM, ruang khusus pelayanan balita dan bermain anak, toilet, ruang menyusui, ruang tunggu dengan alur kerja/layanan sangat sederhana, serta ruang pengambilan paspor manual dan drive through.

Sedangkan lantai dua seluas 1.778 m2 digunakan sebagai ruang pelayanan asing dengan 2 booth, serta ruang kerja Seksi Intelijen dan Penindakan, ruang kerja Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, ruang kerja Tata Usaha, ruang Timpora (tim pengawasan orang asing), ruang serbaguna, ruang makan, ruang bermain anak, toilet serta ruang menyusui, mushola, ruang server, ruang penyimpanan, ruang rapat dan ruang kepala kantor.

Baca juga : Demo Ekskul Tutup MPLS SMP Negeri 10 Bogor

Proses pengadaan dan pembangunan gedung melibatkan instansi terkait diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum dan HAM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Barat Tim Pengawal. Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Pembangunan telah dimulai sesuai kontrak serta akan diselesaikan dalam waktu 180 hari kerja dan diharapkan rampung pada akhir bulan Desember 2019. (Hamid)